Tag

,

Oleh Hary B Kori’un
(Riau Pos, 16 Oktober 2011)

KETIKA menjadi pembicara untuk tema penulisan kreatif dalam acara Pelatihan Jurnalistik untuk Guru Bahasa Indonesia/Kepala Sekolah SMP se Riau di Pekanbaru, Kamis (13/10) lalu, ada hal yang menarik yang — sebenarnya bukan tema baru— menjadi tema diskusi antara saya dengan guru-guru/kepala sekolah. Yang pertama adalah minimnya “pelajaran” sastra untuk siswa, dan yang kedua adalah kurangnya bahan bacaan (sastra) bagi siswa di sekolah-sekolah.

Sastra kita memang menjadi asing bagi masyarakatnya sendiri, terutama di sekolah-sekolah yang semestinya menjadi tempat awal (dasar) bagi tumbuhnya kecintaan terhadap karya sastra, atau keinginan untuk menulis karya itu sendiri. Namun, memang, sejarah sastra kita tak mengakar dan tak berasal dari sekolah-sekolah. Sekolah tak mengajarkan secara spesifik bagaimana mengapresiasi karya sastra, dan juga bagaimana menciptakan karya sastra itu sendiri. Pelajaran sastra hanya “menempel” pada pelajaran Bahasa Indonesia, dan porsinya juga amat kecil.

Saya ingat ketika masih duduk di bangku SMP dan SMA, pelajaran mengarang nyaris tak diajarkan, dan pelajaran untuk mengapresiasi karya juga tak pernah ada. Apalagi bagaimana berseni peran (drama/teater) dan yang lainnya. Di tengah minimnya pelajaran sastra itu, karya sastra yang dibahas juga bukan karya yang dianggap “penting” oleh masyarakat, tetapi berdasarkan selera penulis buku pelajaran atau buku pegangan. Misalnya, ada pembahasan karya sajak AD Donggo, tetapi sampai saya tamat SMA, tak pernah menemukan buku-buku AD Donggo baik di toko buku maupun di perpustakaan. Ini bukan membicarakan apakah seorang AD Donggo dan karyanya penting atau tidak, tetapi lebih pada persoalan standarisasi kurikulum yang akan diajarkan ke siswa.

Padahal, untuk pelajaran apresiasi, kuat atau tidaknya (mutu) sebuah karya menjadi penting karena ini akan menjadi dasar bagi siswa di kemudian hari untuk serius atau tidak memahami sebuah karya. Karya-karya klasik Indonesia angkatan Balai Pustaka, Pujangga Baru atau generasi terkini, tetap harus menjadi prioritas dalam pemahaman sejarah sastra dan apresiasinya. Siswa harus diperkenalkan dengan karya-karya klasik dan pengarangnya seperti Siti Nurbaya (Marah Rusli), Sengsara Membawa Nikmat (Tulis Sutan Sati), Salah Asuhan (Abdul Muis), Azab dan Sengsara (Merari Siregar), Mencari Anak Perawan di Sarang Penyamun (Soeman Hs), Belenggu (Armyn Pane), hingga Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck dan Di Bawah Lindungan Kabah (HAMKA), karya-karya Pramudya Ananta Toer dan yang lainnya. Pujangga-pujangga seperti Amir Hamzah, Chairil Anwar, Gunawan Mohammad, hingga para sastrawan terkini —sekadar menyebut nama: Joko Pinurbo, Linda Christanty, Seno Gumira Ajidarma, Taufik Ikram Jamil, Marhalim Zaini, dan sebagainya— juga harus diperkenalkan kepada mereka. Bukan hanya namanya, tetapi juga karyanya. Sayangnya, jumlah jam yang terbatas dan amat minim membuat banyak siswa sekarang yang tak memahami karya sastra.

Beberapa tahun lalu, dalam kesempatan dan acara yang hampir sama, saya pernah bertanya kepada guru, apakah karya-karya Sutardji Calzoum Bachri juga diajarkan di sekolah, banyak guru yang bingung. Mereka bahkan ada yang tak mengenal nama Sutardji, termasuk tak tahu kalau Sutardji adalah salah satu penyair besar Indonesia kelahiran Riau. Ini menjadi ironi, karena banyak guru yang mestinya mengajarkan bahasa dan sastra, ternyata banyak yang tak memahami apa yang diajarkan.

Kondisi ini berkait dengan susahnya siswa mendapatkan bacaan sastra yang baik. Zulmida, guru asal SMP 1 Bengkalis mengeluhkan betapa anak didiknya tak mendapatkan bacaan sastra yang bisa menggugah apresiasi siswa. “Kami kekurangan bacaan sastra. Saya bahkan sering membeli buku murah ketika jalan ke Jogjakarta atau Jakarta untuk perpustakaan,” katanya.

Apa yang dialami Zulmida, juga dialami sekolah-sekolah lain. Tidak hanya di Riau, tetapi hampir di semua daerah di seluruh Indonesia, terutama yang jauh dari kota. Produksi buku sastra yang “pantas” diajarkan di sekolah memang berbanding terbalik dengan produksi buku fiksi populer yang ringan dan menjadi sekadar bacaan hiburan. Jebloknya penjualan buku sastra memang membuat banyak penerbit yang tak tertarik, karena berpikir untung-rugi. Semestinya, di sinilah peran pemerintah semestinya muncul, yakni mencetak buku-buku sastra tersebut dan dijadikan bahan ajar kepada siswa. Namun, proyek pengadaan buku sastra juga banyak masalah dan korupsi. Buku-buku yang dalam proyek dilaporkan dicetak ribuan atau puluhan ribu, ternyata hanya dicetak ratusan eksemplar, hanya menjadi bahan laporan saja, sementara uang miliaran rupiah dinikmati para pemenang proyek pengadaan itu. Ini yang menjadi ironis.

Padahal, produksi buku sebenarnya tak semahal yang dibayangkan. Pengadaan buku dengan harga murah sebenarnya bisa dilakukan, karena produksi buku tak semahal dengan label harganya di toko buku. Buku-buku setebal 200 halaman yang dibandrol Rp40-50 ribu di toko buku, biaya produksinya secara massal (dicetak 2000-3000 eksemplar) hanya Rp4-6 ribu rupiah/buku. Ongkos distribusi dan untung besar yang diambil oleh toko buku yang membuat harga buku mahal. Sekali lagi, pemerintah mesti berperan dalam membantu bacaan sastra ini kepada siswa dengan proyek pengadaan buku yang benar-benar dan tak mengutamakan keuntungan besar bagi pemenang proyek itu.

Inilah problemnya. Pengajaran sastra tak maksimal, perpustakaan sekolah tak memiliki buku, sedang proyek pengadaan buku sastra –juga buku lain secara umum— sarat dengan mark-up dan korupsi. Harus ada jalan keluar yang baik.